REGULASI PPID
MTsN 1 Kota Jambi

1. Dasar Hukum Nasional
Regulasi PPID di madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

1. → Menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. → Mengatur standar pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

1. → Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik.

1. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021

1. → Standar Layanan Informasi Publik terbaru.

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

1. → Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017

1. → Pengklasifikasian Informasi Publik.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011

1. → Tata cara penyelesaian sengketa informasi di pengadilan.

2. Regulasi Kementerian Agama (Relevan untuk MTsN)
Karena MTsN berada di bawah Kementerian Agama, maka wajib mengacu pada:

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018

1. → Penetapan PPID Kementerian Agama.

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019

1. → Pedoman layanan informasi publik PPID Kemenag.

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021

1. → Penegasan PPID dan Atasan PPID di lingkungan Kemenag.

3. Regulasi Internal Madrasah
Untuk MTsN 1 Kota Jambi, perlu dibuat regulasi turunan berupa:

1. SK Kepala Madrasah tentang:

• Penetapan PPID

• Penunjukan Atasan PPID

• Tim Pengelola Layanan Informasi

1. Keputusan tentang Daftar Informasi Publik (DIP)

1. Standar Operasional Prosedur (SOP):

• Permohonan informasi

• Keberatan informasi

• Pengelolaan dokumentasi

1. Maklumat Layanan Informasi Publik

4. Prinsip Keterbukaan Informasi di Madrasah
Pelaksanaan PPID di MTsN wajib memenuhi prinsip:

• Transparan

• Akuntabel

• Cepat dan tepat

• Biaya ringan

• Sederhana

Madrasah juga wajib:

• Menyediakan informasi secara berkala

• Menyediakan informasi setiap saat

• Menyediakan informasi serta-merta

• Melindungi informasi yang dikecualikan

5. Fungsi PPID di MTsN
PPID bertugas:

• Mengelola dan mendokumentasikan informasi

• Menyediakan layanan informasi publik

• Menyusun dan memutakhirkan DIP

• Menjawab permohonan informasi

• Menyelesaikan keberatan

Penutup
Regulasi PPID di MTsN 1 Kota Jambi merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan tata kelola madrasah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.